Madrasah Education Quality Reform

Madrasah Education Quality Reform

Madrasah Education Quality Reform – Latar Belakang Kementerian Agama merupakan salah satu kementerian yang mempunyai peran dan kontribusi penting dalam pencapaian target pembangunan pendidikan nasional di Indonesia. Kementerian Agama menyelenggarakan layanan pendidikan formal terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah kepada lebih dari sembilan juta peserta didik (sekitar 15% dari total siswa yang belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Indonesia) yang belajar pada satuan pendidikan dasar dan menengah di bawah binaan Kementerian Agama, yaitu Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan satuan pendidikan keagamaan lainnya (Islam, Kristen, Hindu, Budha, Katolik).

Salah satu prioritas pendidikan nasional adalah tercapainya target Sustainable Devepoment Goals (SDGs) 2017-2030 dan RPJMN 2020-2024. Rumusan sementara kebijakan Pendidikan Berkualitas dalam SDGs 2017-2030 dan RPJMN (2020-2024) adalah terjadinya peningkatan kompetensi guru di bidang matematika, adanya pendampingan terhadap penguatan penjaminan mutu dan isu-isu strategis arah kebijakan lainnya, seperti peningkatan mutu pengajaran dan pembelajaran, percepatan upaya untuk mengurangi kesenjangan akses dan mutu pendidikan, perubahan pola pikir pelaku pendidikan dan pembangunan tata kelola yang terintegrasi. Prioritas Renstra Kemenag tahun 2015-2019 adalah meningkatkan mutu Pendidikan Islam dengan beberapa isu strategis seperti pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas, peningkatan kualitas pembelajaran (jaminan mutu, kurikulum dan sistem penilaian pendidikan), peningkatan manajemen guru, peningkatan efisiensi pembiayaan pendidikan dan peningkatan tata kelola pendidikan.

Untuk menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang bermutu dan berdaya saing termasuk lulusan madrasah dan satuan pendidikan keagamaan lainnya di bawah Kemenag, semua peserta didik harus memiliki akses untuk belajar. Ini merupakan janji dari penyelenggaraan pendidikan. Namun, saat ini beberapa persoalan besar yang dihadapi Kemenag dalam bidang pengembangan pendidikan antara lain:

  • Belanja anggaran pendidikan cenderung belum efisien, mengingat terbatasnya data tentang penggunaan dana BOS dan sumber dana lainnya, minimnya monitoring, keterbatasan informasi tentang capaian Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sampai saat ini, Kemenag belum memiliki data tentang penggunaan BOS dan bagaimana BOS sebagai sumber utama pembiayaan pendidikan di madrasah berkontribusi terhadap pencapaian SNP di masing-masing madrasah. Pengukuran capaian SNP yang sistematis sebagaimana yang telah dilaksanakan di Kemdikbud belum dilakukan di Kemenag. Perencanaan dan penganggaran di madrasah negeri dapat dipantau secara detil oleh Kemenag di tingkat kabupaten/kota, provinsi, pusat. Namun demikian, perencanaan dan penganggaran di madrasah swasta belum dapat dimonitor secara lebih sistematis. Dengan demikian, dibutuhkan suatu sistem perencanaan dan penganggaran yang berdasarkan capaian SNP madrasah saat ini dan target SNP yang akan dicapai, serta mudah dimonitor oleh Kantor Satuan Kerja Kemenag di semua jenjang. Sekitar 30% madrasah masih berstatus Teraktreditasi C dan belum/tidak terakreditasi. Hal ini menggambarkan bahwa madrasah tersebut masuk kategori berkinerja rendah (under-performing)Karena itu, diperlukan juga strategi untuk mempercepat pencapaian SNP bagi madrasah-madrasah tersebut.
  • Secara keseluruhan hasil belajar siswa di satuan pendidikan di bawah binaan Kemenag masih rendah (termasuk di satuan pendidikan di bawah binaan Kemdikbud). Kesenjangan yang besar hasil belajar siswa terjadi di madrasah swasta dan negeri (misalnya: rata-rata UN MA negeri adalah 46 sedangkan untuk MA swasta adalah 34, dan rata-rata UN MTs negeri adalah 50 sedangkan untuk MTs swasta adalah 47). Saat ini belum ada sistem asesmen yang terstandarisasi yang dapat mengukur hasil belajar siswa di tingkat madrasah ibtidaiyah. Ujian Sekolah Bertandar Nasional (USBN) dilakukan oleh tiap sekolah/madrasah di akhir tahun pelajaran untuk siswa kelas 6. Soal-soal USBN ini disusun oleh pusat dan guru/KKG di masing-masing madrasah dengan bobot 20-25% (pusat) dan 75-80% (guru/KKG). Dengan beragamnya kompetensi dan kualitas guru, hal ini mengakibatkan 75-80% soal-soal USBN pun akan beragam tingkat kesulitan dan kualitasnya. Sistem asesmen AKSI yang telah dilaksanakan oleh Kemdikbud disusun dengan menggunakan framework yang mengukur kompetensi siswa yang terpetakan pada standar nasional (kurikulum 2013) dan juga standar internasional seperti PISA. Program AKSI yang telah dikembangkan Kemdikbud tersebut akan diadaptasikan di proyek ini untuk mendeteksi kemampuan belajar siswa secara menyeluruh. Maka dari itu, dibutuhkan suatu sistem asesmen yang terstandarisasi seperti AKSI untuk mengukur hasil belajar siswa terutama di tingkat MI.
  • Hasil belajar siswa yang rendah terkait juga dengan kurangnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan madrasah dalam berinteraksi dengan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Salah satu penyebabnya adalah terbatasnya kesempatan guru dan tenaga kependidikan madrasah untuk mendapatkan pelatihan dalam jabatan (in-service training) yang berkelanjutan, bermutu dan terjangkau. Guru dan Tenaga Kependidikan di madrasah berjumlah 629.185 orang yang terdiri dari guru MI, MTs, MA, dan tenaga kependidikan: kepala madrasah dan pengawas madrasah. Dari jumlah ini, 89.413 tinggal di daerah terpencil. Pada tahun 2018, anggaran yang tersedia hanya mampu menyediakan pelatihan in-service bagi 3.500 tenaga pendidik (atau kurang dari 1%), Block grants untuk KKG, MGMP, KKM, Pokjawas hanya tersedia untuk 200 kelompok kerja dari 514 kelompok kerja yang ada di 514 kabupaten/kota. Anggaran yang tersedia tersebut juga hanya mampu mendukung pelatihan profesi bagi 100 kepala madrasah dan pengawas, padahal jumlah seluruh kepala madrasah adalah 50.000 orang dan jumlah total pengawas 3.222 orang. Dukungan terhadap program Kementerian Agama terkait dengan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) untuk Guru dan Tenaga Kependidikan di madrasah negeri dan swasta yang tersebar di 34 Provinsi sangat diperlukan. Terutama sekali kegiatan yang memberikan penguatan dan pengembangan melalui kelompok kerja dan Diklat (pendidikan dan pelatihan) yang akan bekerjasama dengan Pusdiklat dan 14 Balai Diklat. Proyek ini juga bertujuan meningkatkan akses pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan dari daerah terpencil. Berbagai kegiatan ini memiliki tujuan konkrit, seperti meningkatnya kemampuan guru dalam menyusun dan menerapkan rencana pembelajaran (lesson plan) yang terbukti dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.
  • Di Kemenag terdapat beberapa sistem pendataan yang masih saling tumpang tindih antarsatu sistem dengan sistem lainnya. Data yang dihasilkan oleh masing-masing sistem pada umumnya belum akurat karena proses pemutakhiran datanya secara berkala belum berjalan secara maksimal. Madrasah belum semuanya dapat mengunggah data ke aplikasi dengan cepat karena waktu yang dibutuhkan lama. Penyimpanan data tidak cukup aman dan tidak ada data back up. Dengan demikian, dibutuhkan suatu sistem data yang terintegrasi yang menghasilkan data yang lengkap, akurat, tepat waktu dan dapat diandalkan untuk membuat perencanaan peningkatan mutu pendidikan di madrasah.
👉 TRENDING :   Soal Pretest ppg Pedagogik Jalur ppg

Anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk Kemenag untuk Tahun Anggaran (TA) 2018 adalah Rp 52,6 triliun (11% dari Alokasi Dana Pendidikan yang berjumlah Rp 444 triliun atau sebesar 20% dari total APBN), sedangkan untuk TA 2019 dana pendidikan Kemenag yang dialokasikan sedikit menurun yaitu sebesar Rp 51,9 triliun (10.5% dari Dana Alokasi Pendidikan di tahun anggran tersebut). Anggaran pendidikan Kemenag yang dapat digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan (2018) sangat kecil, yaitu sekitar Rp 939 miliar (2% dari alokasi dana pendidikan Kemenag untuk level pre-tertiary).

Dengan demikian, diperlukan anggaran tambahan yang memadai untuk meningkatkan mutu pendidikan di bawah binaan Kemenag. Pendidikan di madrasah telah mendapat berbagai bantuan dari donor sebagai mitra pembangunan, namun jumlah bantuan terbatas dan program bantuan bersifat parsial, tidak menyeluruh. Besaran pendanaan program yang diusulkan ini adalah sebesar US$ 50 juta per tahun atau setara dengan 1.43 persen dari anggaran tahunan Kemenag. Untuk meningkatkan pelayanan pendidikan secara komprehensif di bawah Kemenag tersebut, maka diusulkan untuk diadakan investasi berupa: i) sistem perencanaaan dan penganggaran pendidikan, ii) asesmen kompetensi siswa kelas 4 MI, iii) pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru dan tenaga kependidikan madrasah, dan iv) penguatan sistem untuk mendukung peningkatan kualitas.